Menyigi Kantor Desa Mambalan (Menyusuri Sejarah, Sistem Kerja dan Suara Warga)

Menyigi Ninting mengajak kami, generasi muda Desa Mambalan, untuk melihat kembali ke desa sendiri — bukan sekadar mengenang budaya dan sejarah, melainkan juga memahami bagaimana desa kami hari ini dikelola dan dilayani. Kantor desa adalah titik temu paling nyata antara warga dan pemerintahan desa, tempat administrasi diurus, informasi disebarkan, dan tempat suara warga seharusnya didengar. Tulisan ini adalah upaya kecil untuk menyigi kantor desa itu sendiri: dari mana ia berasal, bagaimana ia bekerja hari ini, dan apa yang dirasakan warga yang berurusan dengannya. Ketertarikan saya pada topik ini tidak lepas dari latar belakang saya sebagai mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Ilmu Komputer dengan kompetensi Sistem Cerdas. Rasa penasaran saya sederhana: apa yang bisa saya lakukan untuk membantu sistem pelayanan desa saya sendiri? Pertanyaan ini muncul dari pengalaman langsung — saat beraktivitas di kantor desa, saya memperhatikan berbagai informasi yang terpampang di dinding kantor. Meski terbiasa melakukan penelitian dan menulis kode di kampus, saya justru butuh waktu cukup lama untuk memahami informasi yang ditampilkan di sana. Jika saya, yang terbiasa membaca data dan sistem, saja perlu berpikir lama, bagaimana dengan warga yang tidak memiliki latar belakang serupa? Dari situlah tulisan ini bermula — bukan untuk menggurui, melainkan untuk turut menyigi dan memahami, dengan harapan bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi desa. Tulisan ini disusun dari perbincangan dengan sejumlah warga, satu pertemuan dengan kepala desa, serta pengamatan langsung di lapangan — sebuah potret awal, bukan suara seluruh warga Mambalan. ***

Menurut catatan sejarah yang beredar di kalangan warga, asal-usul Desa Mambalan diperkirakan bermula sekitar pertengahan abad ke-17, yakni sekitar tahun 1650-an. Tokoh yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Mambalan bernama Deneq Mas Permas Gingsiran, salah satu keturunan dari lingkar bangsawan Pejanggik dan Rembitan. Nama "Gingsiran" sendiri konon berarti bergeser atau berpindah, merujuk pada perintah untuk mendirikan pusat pemerintahan baru di wilayah Mambalan. Nama Mambalan dipercaya berasal dari kata "meambal-ambal", yang bermakna kebersamaan atau sikap patuh satu sama lain. Kata inilah yang hingga kini masih dianggap melekat pada semboyan desa. Sebelum abad ke-19, wilayah ini masih menggunakan istilah Kedatuan Mambalan yang dipimpin oleh seorang Datu Menggung, sebelum akhirnya beralih ke istilah "desa" pada akhir tahun 1860-an. Sejak saat itu, Desa Mambalan tercatat telah dipimpin oleh belasan kepala desa dari masa ke masa, dan beberapa kali mengalami pemekaran wilayah yang melahirkan desa-desa tetangga seperti Penimbung, Dopang, Gelangsar, dan Jeringo. Hal ini menyebabkan luas wilayah Desa Mambalan yang kita kenal sekarang jauh lebih kecil dibandingkan dengan cakupan aslinya di masa lampau. Desa Mambalan juga dikenal luas karena warganya masih mempertahankan sistem status sosial adat — seperti gelar Datu, Raden, Lalu, dan Jajar Karang — yang tetap dijalankan berdampingan dengan semangat kesetaraan dan gotong royong, tercermin dalam semboyan desa "Mambal Genem Karya": bekerja sama dengan tekun dan ulet. Dalam beberapa dekade terakhir, kursi kepala desa silih berganti dipegang oleh sejumlah tokoh, termasuk Haji Lalu Muhammad Thuhur — yang oleh warga akrab disapa Mamik Thuhur — yang menjabat sejak tahun 2003, hingga kini diteruskan oleh Sayid Abdollah Alkaff, S.Sos. Dua pemimpin dari rentang itu sempat kami temui langsung dalam proses penulisan ini: satu sebagai narasumber, satu lagi secara tidak terduga lewat kunjungan yang justru mengubah arah riset kami.

Lalu Hery Sabar: Ingatan yang Masih Dijaga Salah satu narasumber yang paling banyak berbagi cerita adalah Lalu Hery Sabar (59 tahun). Ia tercatat aktif dalam struktur pengawasan desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tahun 2009, semasa kepemimpinan Haji Mamik Thuhur — sebuah keterlibatan panjang yang memberinya perspektif dari dalam tentang bagaimana kepemimpinan desa berjalan dari waktu ke waktu. Namun, yang paling membekas dari obrolan kami bukan posisi formalnya, melainkan kegelisahannya soal bahasa dan kewibawaan kampung. Ia mengenang masa ketika nama "Mambalan" saja cukup membuat daerah lain segan — sebuah kewibawaan yang menurutnya kini memudar, dan ia mengaitkannya langsung pada lunturnya tutur bahasa Sasak di kalangan warga. Ia mengusulkan agar desa mengadakan semacam sekolah bahasa Sasak bagi generasi muda, dimulai dari hal-hal dasar seperti penggunaan kata "tiang" dan "nggih" sebagai bentuk tutur yang lebih halus. Ia juga menyoroti tradisi "mensilaq" — cara mengundang warga secara langsung, dari pintu ke pintu, saat ada acara kematian. Menurutnya, praktik ini semakin jarang dijalani generasi muda karena peran itu kini lebih sering dipegang oleh tokoh-tokoh senior, padahal justru di situlah remaja bisa belajar tata krama dan tutur kata yang baik. Bagi Hery Sabar, kewibawaan kampung dan kelestarian bahasa adalah dua hal yang tidak terpisahkan — dan keduanya, menurutnya, mulai pudar bersamaan.

Bertemu Kepala Desa yang Terbuka Dalam proses riset ini, saya bersama Ketua Karang Taruna Datu Arya Wirawan turut mendapat pengalaman langsung bertemu Kepala Desa Mambalan, Sayid Abdollah Alkaff, S.Sos., tanpa janji temu resmi. Kunjungan awalnya ditujukan untuk menemui Sekretaris Desa, Lalu Ahyar Rosyidi, S.Pd., yang berhalangan hadir karena sakit. Kepala desa menerima kunjungan dadakan tersebut dengan terbuka dan antusias mendengarkan progres program Menyigi Ninting dan Gawe Ninting. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan bahwa pintu kantor desa sebenarnya cukup terbuka bagi siapa pun yang ingin datang dan bicara. Namun, pertanyaannya kemudian menjadi: seberapa jauh keterbukaan itu terasa oleh warga dalam keseharian mereka, jauh dari momen kunjungan seperti ini — saat mereka datang bukan untuk bicara soal program, melainkan untuk mengurus kebutuhan administratif sehari-hari? Untuk menjawabnya, kami coba telusuri langsung lewat pengalaman warga yang berurusan dengan kantor desa. Salah satu cerita datang dari warga berinisial N, seorang perempuan dewasa dari Mambalan. Ia menceritakan kebiasaannya saat mengurus administrasi: selalu mencari informasi di internet terlebih dahulu, baru kemudian datang ke kantor desa untuk memastikan apakah tata caranya memang demikian. Saat terakhir mengurus BPJS, ia merasa pelayanan desa belum memuaskan — bukan karena petugasnya tidak ramah, melainkan karena arah dan kejelasan informasi yang kurang. Usulannya sederhana: penyampaian informasi yang lebih detail agar warga tidak perlu menerka-nerka harus ke mana dan melakukan apa.

Informasi yang Tidak Merata Cerita N ini sejalan dengan kegelisahan yang sebenarnya sudah saya rasakan sendiri sejak awal menyigi topik ini: rasa waswas bahwa warga sering kali harus menerka-nerka sendiri alur pelayanan, karena informasi yang tersedia tidak selalu menjawab pertanyaan paling mendasar — harus ke mana, dengan syarat apa, dan berapa lama prosesnya. Dari situ saya mencoba menelusuri lebih jauh, lewat observasi dan dokumentasi foto langsung di kantor desa, untuk melihat sendiri sejauh mana kegelisahan itu beralasan. Hasilnya ternyata tidak sesederhana "tidak ada informasi sama sekali". Di salah satu papan, ditemukan daftar "Pelayanan Terpadu" yang mencantumkan 12 jenis layanan administratif — seperti keterangan, pindah/datang, akta kelahiran, pengantar KK, SKTM, hingga akta kematian — lengkap dengan ikon dan janji layanan "cepat, akurat, transparan, ramah". Papan ini menarik secara visual, namun hanya mencantumkan nama-nama layanan tanpa menjelaskan syarat dan tahapan untuk masing-masing jenisnya. Sebaliknya, untuk program bantuan pangan beras (kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog), kantor desa justru memasang infografis alur penyaluran yang cukup rinci dan jelas — mulai dari tahap sebelum penyaluran, proses pada hari penyaluran, hingga verifikasi dokumen pascapenyaluran. Ini menunjukkan bahwa kantor desa sebenarnya mampu menyajikan informasi prosedural yang baik ketika dianggap perlu. Persoalannya tampaknya bukan ketiadaan kemampuan, melainkan konsistensi penerapannya ke seluruh jenis layanan. Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 juga ditemukan terpasang secara terbuka, mencantumkan rincian pendapatan dan belanja desa secara cukup lengkap. Meski demikian, data disajikan dalam format tabel akuntansi standar yang berpotensi sulit dipahami warga tanpa latar belakang keuangan, tanpa penyederhanaan visual seperti grafik atau infografis. Sementara itu, informasi dasar seperti jumlah penduduk desa tetap tidak tersedia untuk publik.

Harapan Warga Ketika ditanya soal perubahan yang paling diinginkan dari kantor desa, Lalu Hery Sabar menjawab dengan jelas: ia ingin melihat pemimpin desa yang lebih hadir secara sosial, misalnya turut datang ketika ada warga yang mengalami musibah atau kematian. Harapan serupa, meski disampaikan lebih singkat, juga muncul dari narasumber lain, Haji Lalu Muhammad Thuhur (75 tahun) — mantan Kepala Desa Mambalan — yang menekankan pentingnya kegiatan remaja, terutama yang berpusat di masjid, sebagai wadah keterlibatan generasi muda dalam kehidupan desa. Dorongan agar remaja lebih terlibat ini ternyata tidak hanya datang dari warga, melainkan juga dari sosok yang pernah memegang kebijakan tertinggi di desa. Lalu Hery Sabar turut mendorong agar generasi muda memanfaatkan lahan desa yang terbengkalai untuk usaha produktif, seperti membuka angkringan. Ia menyebut sudah menyampaikan gagasan ini kepada ketua remaja saat ini, dan meyakini bahwa jika pemuda desa mau bergerak memulai, hal itu akan menjadi kebanggaan bagi desa. Warga lain berinisial M memberi sudut pandang berbeda. Ia mengaku lebih memilih mengurus KTP dan KK sendiri secara langsung ke kantor camat, tanpa melalui calo maupun meminta surat pengantar. Ketika ditanya apakah ini berarti pelayanan desa kurang baik, ia menjawab pelayanan sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja prosesnya ia rasakan agak lambat, sehingga demi kecepatan ia memilih mengurus sendiri. Sudut pandang ini penting sebagai penyeimbang: ketidakpuasan warga tidak selalu berarti pelayanan buruk secara mutlak, melainkan soal preferensi terhadap kecepatan dan kemandirian. Seorang warga lain berbagi pengalaman yang lebih berat. Ia bercerita bahwa ia pernah datang ke kantor desa untuk menanyakan mengapa dirinya tidak menerima bantuan, termasuk bantuan beras, setelah sebelumnya pernah menerima bantuan serupa pada tahun-tahun lalu. Menurut penuturannya, saat itu ia diberi tahu namanya tidak terdaftar, dan ketika mencoba menanyakan alasan di balik perubahan status itu, ia merasa keluhannya tidak benar-benar didengarkan. Pengalaman ini membuatnya mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap kantor desa. Cerita ini kami sampaikan sebagai pengalaman yang perlu didengar, bukan sebagai tuduhan kepada pihak mana pun — semata-mata agar persoalan transparansi bantuan sosial mendapat perhatian lebih.

Benang Merah yang Kami Temukan Dari seluruh perbincangan dan pengamatan ini, beberapa benang merah terasa cukup konsisten untuk dicatat. Pertama, isu yang muncul adalah pelestarian bahasa dan tradisi lisan. Beberapa warga mengusulkan agar adanya kelas bahasa Sasak dan pelibatan remaja dalam tradisi "mensilaq" bisa menjadi langkah nyata, bukan sekadar imbauan. Kedua adalah terkait dengan kerinduan warga akan hadirnya pemimpin yang membaur bersama warga. Kerinduan ini muncul dari dua warga senior berbeda usia, salah satunya mantan kepala desa sendiri. Namun, pengalaman kami bertemu langsung dengan kepala desa saat ini menunjukkan sisi keterbukaan yang cukup positif, sehingga ini terasa lebih sebagai ruang perbaikan komunikasi ketimbang ketiadaan niat baik. Sementara itu, yang ketiga, muncul isu tentang tersedianya ruang ekonomi dan aktivitas pemuda.Usulan pemanfaatan lahan desa dan penguatan kegiatan remaja menunjukkan kebutuhan akan wadah yang lebih konkret bagi generasi muda untuk berkontribusi. Keempat adalah konsistensi informasi publik. Kantor desa terbukti mampu menyajikan informasi yang baik (seperti pada alur bantuan pangan), namun belum merata ke seluruh jenis layanan maupun data keuangan. Standar yang sudah baik pada program bantuan pangan bisa menjadi acuan untuk disebarluaskan ke layanan dan data publik lainnya, termasuk melengkapi data kependudukan yang saat ini belum tersedia — sesuatu yang ingin saya bantu wujudkan lewat latar belakang Sistem Cerdas yang saya pelajari. Kemudian yang terakhir, isu yang muncul adalah transparansi kriteria bantuan sosial: pengalaman satu warga yang kehilangan kepercayaan karena tidak memahami kriteria penerima bantuan menunjukkan adanya celah komunikasi, meski alur prosedural bantuan pangan sendiri sudah terdokumentasi dengan baik secara teknis. Artinya, persoalannya bukan hanya pada prosedur di atas kertas, melainkan juga pada bagaimana keputusan dan perubahan status dikomunikasikan langsung kepada warga yang terdampak. Tulisan ini bermula dari rasa penasaran sederhana: bagaimana sebuah kantor desa bekerja, dan apakah warga merasa terlayani olehnya. Jawaban yang saya temukan tidak hitam-putih. Ada semangat pelestarian budaya dan bahasa yang masih dihidupkan oleh warga senior seperti Lalu Hery Sabar dan mantan Kepala Desa Haji Lalu Muhammad Thuhur. Ada pula pengalaman warga yang beragam — ada yang memilih mengurus sendiri demi kecepatan, ada yang berharap informasi lebih jelas, dan ada yang pernah merasa tidak didengar. Di sisi lain, kantor desa menunjukkan kapasitas yang sebenarnya baik, terbukti dari infografis bantuan pangan yang rapi, namun belum diterapkan secara merata ke seluruh layanan. Semangat Menyigi Ninting mengajak kami untuk tidak berhenti pada romantisme sejarah semata, melainkan juga berani melihat kondisi desa hari ini apa adanya — termasuk celah-celah kecil yang masih bisa diperbaiki bersama. Tulisan ini bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebuah ajakan: generasi muda, warga, dan pemerintah desa bisa saling melengkapi dalam merawat Mambalan, sebagaimana makna namanya sendiri — "meambal-ambal", saling bahu-membahu. Semoga langkah kecil menyigi kantor desa ini turut menjadi bagian dari langkah besar Gawe Ninting: mengenal kembali desa kita, agar kita juga bisa ambil bagian dalam membarui dan merawatnya.